hukum ketentaraan

Peranan Hukum Acara Peradilan Militer Dalam Menegakkan Eksistensi
Hukum Pidana Militer

Militer berasal dari kata Miles dalam bahasa Yunani berarti orang yang telah dipilih, dilatih sedemikian rupa kemudian dipersenjatai dan disiapkan secara khusus oleh negara untuk melaksanakan tugas pertempuran/perang. Yang dimaksud dengan militer dalam pasal 46 UU NO 31/1997 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yangberikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal-pasal 97,98 dan 139 Kitab Undang-Undang ini.
Hukum militer dalam istilah Belanda disebut Millitair Recht. Secara umum pengertian Hukum Militer didefinisikan oleh Anang Djajaprawira menyatakan bahwa hukum militer itu adalah meliputi selengkapnya yang menyangkut kelakuan dan administrasi militer. Sehingga dengan demikian pengertian hukum militer itu bukan hanya yang menyangkut tentang hukum pidana militer, hukum acara militer dan hukum disiplin militer saja melainkan juga meliputi
a) Hukum Internasional termasuk didalamnya hukum pidana internasional, Hukum Humaniter yang mengatur tentang perang,Genewa Convention Yang mengatur tentang korban perang
b) Hukum Negara dalam keadaan bahaya
c) Mobilisasi dan demobilisasi
d) Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah militer
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit TNI
Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.

Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :
a. Komandan Satuan selaku Ankum dan atau Papera
b. Polisi Militer selaku penyidik
c. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor
d. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai prajurit TNI menurut Undang-Undang
Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran Pendapat Hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.
Peran Oditur Militer dalam proses Hukum Pidana Militer selain berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Papera untuk terangnya suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima berita acara pendapat dari Oditur Militer, selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera) tersebut, menunjukkan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer.
Tindak Pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu:
a. Tindak Pidana Militer Murni(Zuiver Militaire Delict) yaitu tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contoh Desersi(Pasal 87 KUHPM)
b. Tindak Pidana Campuran(Gemengde Militaire Delict) yaitu tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam Undang-Undang lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Contoh pencurian dalam Pasal 362 dalam KUHP diatur pula dalam Pasal 140 KUHPM.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdiri dari dua buku yakni Buku I Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Buku II tentang kejahatan terdiri dari kejahatan terhadap keamanan negara(Pasal 64-72), Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugukan negara untuk kepentingan musuh(Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas(Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian(Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas(Pasal118-139), pencurian dan penadahan(Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang(Pasal 147-149).
Dalam hukum pidana militer mengenal tentang beberapa tindak pidana tertentu yang dianggap ringan sifatnya dan dapat dapat diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer. Pelanggaran hukum disiplin tidak diselesaikan melalui pengadilan militer melainkan diselesaikan melalui sidang disiplin yang penyelesaiannya melalui pemeriksaan oleh Atasan yang berhak menghukum(ANKUM), sanksi yang terdapat dalam hukum disiplin prajurit berupa:
a.teguran
b.penahanan ringan paling lama empat belas hari
c.penahanan berat paling lama dua puluh satu hari
Sanksi pidana bagi seorang militer(selama ia belum dipecat) pada prinsipnya adalah merupakan pendidikan atau pembinaan dengan maksud apabila mereka selesai menjalani pidananya diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik pula, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara peran Komandan/Ankum yang memegang satu asas kesatuan komando tidak dapat dikesampingkan, bahkan didaerah pertempuran peran Komandan/Ankum lebih diutamakan dibandingkan peran aparat penegak hukum(Polisi Militer dan Hakim Militer). Dalam militer ada asas kesatuan komandan(Unity of Command) dan asas kesatuan penuntunan (de eenen ondeelbaarheid)
Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya.
Sebaliknya kepada Prajurit TNI yang dinilai kurang pofesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh. Setiap penjatuhan sanksi hukuman harus memiliki tujuan positip, artinya dapat memberikan pengaruh positip dalam periode waktu yang panjang terhadap perilaku Prajurit TNI yang bersangkutan dan menimbulkan efek cegah terhadap Prajurit TNI lainnya.
Rambu-rambu sebagai batasan yang perlu dipedomani dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme Prajurit TNI haruslah bersifat dinamis serta peka terhadap perubahan sosial. Penyelenggaraan kebijakan di bidang penegakan hukum harus dilaksanakan dengan berpedoman kepada arah gerak reformasi. Menjadi sangat penting untuk diperhatikan bahwa upaya peningkatan profesionalisme Prajurit TNI haruslah dilaksanakan dengan tetap menerapkan nilai-nilai dasar kejuangan dan jati diri TNI sebagai Prajurit Pejuang Sapta Marga.
Langkah strategis yang harus dilakukan adalah melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum sebagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas moral dan disiplin Prajurit TNI. Konsepsi ini diharapkan akan dapat mengantisipasi dan menjawab permasalahan yang timbul, yaitu menurunnya profesionalisme sebagai akibat meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran hukum yang dilakukan Prajurit TNI. Untuk lebih memberi arah terhadap pelaksanaan konsepsi tersebut, maka rumusan kebijakan perlu diarahkan dengan prioritas sasaran yaitu meningkatnya kesadaran hukum dan terselenggaranya penegakan hukum yang mantap serta terbentuknya budaya patuh hukum di kalangan Prajurit TNI.
TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap Prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.
Norma hukum yang menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan Prajurit TNI diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam ketentuan hukum lainnya. Adanya aturan hukum tertulis ini pada hakikatnya untuk memudahkan dalam memahami rambu-rambu yang membatasi setiap perilaku dan tindakan para Prajurit TNI di lapangan. Menghadapi tantangan di era supremasi hukum saat ini, tidak ada pilihan lain bagi para Prajurit TNI untuk selalu menempatkan kemampuan profesionalismenya diatas sandaran legalitas hukum sebagai dasar pembenar dalam setiap kinerjanya. Dengan adanya legalitas hukum tersebut, diharapkan dapat mencegah timbulnya akibat samping yaitu terjadinya tindakan melampaui batas kewenangan yang ditetapkan sebagaimana ketentuan hukum yang ada. Peran komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan hukum yang efektif.
Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidaklah bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegakan hukum lainnya. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan penegakan hukum melekat erat dalam fungsi pembinaan personel yang menjadi kewenangan setiap Komandan atau pimpinan yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan.
Hukum Acara Peradilan Militer digunakan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Dengan adanya hukum acara peradilan militer, maka bagi militer yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar disiplin militer dapat ditindak. Setiap militer maupun yang dipersamakan dengan militer melakukan kejahatan dalam lingkungan militer maka akan ditindak dengan Hukum Acara Peradilan Militer. Sehingga dalam hal ini militer tersebut tunduk dalam peradilan militer dan tidak tunduk pada peradilan umum.
Disinilah peranan Hukum Acara Peradilan Militer dalam menegakkan eksistensi atau keberadaan hukum pidana militer. Hukum Acara Peradilan Militer yang merupakan hukum formil membantu dalam menghadapkan seseorang dihadapan pengadilan. Disini akan ada penyidikan,penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian dapat diharapkan terciptanya kedisplininan dalam diri militer.
Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: