hukum ketentaraan

Posted in Uncategorized with tags on Juli 30, 2008 by streetlaw

Peranan Hukum Acara Peradilan Militer Dalam Menegakkan Eksistensi
Hukum Pidana Militer

Militer berasal dari kata Miles dalam bahasa Yunani berarti orang yang telah dipilih, dilatih sedemikian rupa kemudian dipersenjatai dan disiapkan secara khusus oleh negara untuk melaksanakan tugas pertempuran/perang. Yang dimaksud dengan militer dalam pasal 46 UU NO 31/1997 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yangberikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal-pasal 97,98 dan 139 Kitab Undang-Undang ini.
Hukum militer dalam istilah Belanda disebut Millitair Recht. Secara umum pengertian Hukum Militer didefinisikan oleh Anang Djajaprawira menyatakan bahwa hukum militer itu adalah meliputi selengkapnya yang menyangkut kelakuan dan administrasi militer. Sehingga dengan demikian pengertian hukum militer itu bukan hanya yang menyangkut tentang hukum pidana militer, hukum acara militer dan hukum disiplin militer saja melainkan juga meliputi
a) Hukum Internasional termasuk didalamnya hukum pidana internasional, Hukum Humaniter yang mengatur tentang perang,Genewa Convention Yang mengatur tentang korban perang
b) Hukum Negara dalam keadaan bahaya
c) Mobilisasi dan demobilisasi
d) Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah militer
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit TNI
Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.

Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :
a. Komandan Satuan selaku Ankum dan atau Papera
b. Polisi Militer selaku penyidik
c. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor
d. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai prajurit TNI menurut Undang-Undang
Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran Pendapat Hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.
Peran Oditur Militer dalam proses Hukum Pidana Militer selain berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Papera untuk terangnya suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima berita acara pendapat dari Oditur Militer, selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera) tersebut, menunjukkan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer.
Tindak Pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu:
a. Tindak Pidana Militer Murni(Zuiver Militaire Delict) yaitu tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contoh Desersi(Pasal 87 KUHPM)
b. Tindak Pidana Campuran(Gemengde Militaire Delict) yaitu tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam Undang-Undang lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Contoh pencurian dalam Pasal 362 dalam KUHP diatur pula dalam Pasal 140 KUHPM.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdiri dari dua buku yakni Buku I Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Buku II tentang kejahatan terdiri dari kejahatan terhadap keamanan negara(Pasal 64-72), Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugukan negara untuk kepentingan musuh(Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas(Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian(Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas(Pasal118-139), pencurian dan penadahan(Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang(Pasal 147-149).
Dalam hukum pidana militer mengenal tentang beberapa tindak pidana tertentu yang dianggap ringan sifatnya dan dapat dapat diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer. Pelanggaran hukum disiplin tidak diselesaikan melalui pengadilan militer melainkan diselesaikan melalui sidang disiplin yang penyelesaiannya melalui pemeriksaan oleh Atasan yang berhak menghukum(ANKUM), sanksi yang terdapat dalam hukum disiplin prajurit berupa:
a.teguran
b.penahanan ringan paling lama empat belas hari
c.penahanan berat paling lama dua puluh satu hari
Sanksi pidana bagi seorang militer(selama ia belum dipecat) pada prinsipnya adalah merupakan pendidikan atau pembinaan dengan maksud apabila mereka selesai menjalani pidananya diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik pula, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara peran Komandan/Ankum yang memegang satu asas kesatuan komando tidak dapat dikesampingkan, bahkan didaerah pertempuran peran Komandan/Ankum lebih diutamakan dibandingkan peran aparat penegak hukum(Polisi Militer dan Hakim Militer). Dalam militer ada asas kesatuan komandan(Unity of Command) dan asas kesatuan penuntunan (de eenen ondeelbaarheid)
Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya.
Sebaliknya kepada Prajurit TNI yang dinilai kurang pofesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh. Setiap penjatuhan sanksi hukuman harus memiliki tujuan positip, artinya dapat memberikan pengaruh positip dalam periode waktu yang panjang terhadap perilaku Prajurit TNI yang bersangkutan dan menimbulkan efek cegah terhadap Prajurit TNI lainnya.
Rambu-rambu sebagai batasan yang perlu dipedomani dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme Prajurit TNI haruslah bersifat dinamis serta peka terhadap perubahan sosial. Penyelenggaraan kebijakan di bidang penegakan hukum harus dilaksanakan dengan berpedoman kepada arah gerak reformasi. Menjadi sangat penting untuk diperhatikan bahwa upaya peningkatan profesionalisme Prajurit TNI haruslah dilaksanakan dengan tetap menerapkan nilai-nilai dasar kejuangan dan jati diri TNI sebagai Prajurit Pejuang Sapta Marga.
Langkah strategis yang harus dilakukan adalah melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum sebagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas moral dan disiplin Prajurit TNI. Konsepsi ini diharapkan akan dapat mengantisipasi dan menjawab permasalahan yang timbul, yaitu menurunnya profesionalisme sebagai akibat meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran hukum yang dilakukan Prajurit TNI. Untuk lebih memberi arah terhadap pelaksanaan konsepsi tersebut, maka rumusan kebijakan perlu diarahkan dengan prioritas sasaran yaitu meningkatnya kesadaran hukum dan terselenggaranya penegakan hukum yang mantap serta terbentuknya budaya patuh hukum di kalangan Prajurit TNI.
TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap Prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.
Norma hukum yang menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan Prajurit TNI diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam ketentuan hukum lainnya. Adanya aturan hukum tertulis ini pada hakikatnya untuk memudahkan dalam memahami rambu-rambu yang membatasi setiap perilaku dan tindakan para Prajurit TNI di lapangan. Menghadapi tantangan di era supremasi hukum saat ini, tidak ada pilihan lain bagi para Prajurit TNI untuk selalu menempatkan kemampuan profesionalismenya diatas sandaran legalitas hukum sebagai dasar pembenar dalam setiap kinerjanya. Dengan adanya legalitas hukum tersebut, diharapkan dapat mencegah timbulnya akibat samping yaitu terjadinya tindakan melampaui batas kewenangan yang ditetapkan sebagaimana ketentuan hukum yang ada. Peran komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan hukum yang efektif.
Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidaklah bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegakan hukum lainnya. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan penegakan hukum melekat erat dalam fungsi pembinaan personel yang menjadi kewenangan setiap Komandan atau pimpinan yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan.
Hukum Acara Peradilan Militer digunakan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Dengan adanya hukum acara peradilan militer, maka bagi militer yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar disiplin militer dapat ditindak. Setiap militer maupun yang dipersamakan dengan militer melakukan kejahatan dalam lingkungan militer maka akan ditindak dengan Hukum Acara Peradilan Militer. Sehingga dalam hal ini militer tersebut tunduk dalam peradilan militer dan tidak tunduk pada peradilan umum.
Disinilah peranan Hukum Acara Peradilan Militer dalam menegakkan eksistensi atau keberadaan hukum pidana militer. Hukum Acara Peradilan Militer yang merupakan hukum formil membantu dalam menghadapkan seseorang dihadapan pengadilan. Disini akan ada penyidikan,penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian dapat diharapkan terciptanya kedisplininan dalam diri militer.
Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Iklan

Hukum Perlindungan Konsumen

Posted in Uncategorized on Juli 28, 2008 by streetlaw

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh Marojahan Sihombing

      Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terdengar pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen(YLK) bulan Mei 1973. Setelah sekian lama, akhirnya puncaknya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

      Dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

      Kalau kita berbicara hukum, maka kita akan berbicara soal hak dan kewajiban. Demikian juga dalam Undang-undang perlindungan konsumen akan adanya hak dan kewajiban baik dari konsumen sendiri juga dari pelaku usaha. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak diantaranya:

  1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
  2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan
  3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
  4. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  5. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif
  6. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Masih ada hak-hak yang lainnya. Disini terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen juga diwajibkan untuk:

a.         membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

b.        beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

c.         membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d.        mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

      Mengenai hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen diantaranya:

  1. menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
  2. mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
  3. melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
  4. rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

      Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen diantaranya:

  1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
  2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta penjelasan cara penggunaan, perawatan dan perbaikan
  3. melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif
  4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
  5. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

      Apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak atau tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.

Teknik Penyelesaian Sengketa

Posted in Uncategorized on Juli 28, 2008 by streetlaw

     Implementasi Arbitrase di Dunia Bisnis

                  A.  Arbitrase

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausual-klausual perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, serta pengadilan.

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1.      Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo); atau

2.      Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

      Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999: Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
      Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.

 

B. Hubungan Arbitrase dengan Pengadilan

      Dalam Undang Undang nomor 14 tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

      BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

     

      Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

      Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

      Dalam kenyataan dimana dalam perkara banyak diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketa-nya. Pada praktek saat ini juga masih dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah dalam arbitrase.

      Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara sepakat dan baik.

      Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU Arbitrase antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 (3)) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun nasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendafataran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengembil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

C. Implementasi Arbitrase dalam Dunia Bisnis                  
     
Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan.
Keunggulan itu adalah:

1.        Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;

2.        Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;

3.        Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil;

4.        Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya;

5.        Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase;

6.        Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

      Bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia.

      Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.

      Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela.

 

Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat

      Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

      Kewenangan Pengadilan Memeriksa Perkara yang sudah dijatuhkan Putusan Arbitrasenya, Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya.

     

      Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimaksudkan para pihak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan efektif. Kesepakatan para pihak tersebut diharapkan tidak akan diingkari sesuai dengan asas pacta sunt servanda mana kala ada sengketa, untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase. Namun demikian, pihak yang dikalahkan dalam arbitrase, seringkali men challenge keputusan arbitrase, baik atas dasar bahwa arbitrase tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan materi yang menjadi objek sengketa, atau para arbiter bertindak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, impartialitas. Lebih jauh lagi, sering keputusan murni bisnis dalam arbitrase, dikaitkan dengan penekanan atau campur tangan politis negara kuat tertentu yang menekan salah satu pihak yang berperkara. Berdasarkan aturan normatif, apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sesungguhnya tidak ada lagi kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa substansi sengketa tersebut. Namun, dengan berbagai alasan dan pembenaran yang dimungkinkan, sering sekali putusan arbitrase diuji lagi oleh pengadilan negeri di Indonesia, atau eksekusinya tidak dilaksanakan, membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas eksekusi putusan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia.

      Dalam bisnis Internasional juga apabila ada sengketa menimbulkan banyak masalah. Dalam menyelesaikan sengketa Internasional dengan Arbitrase seringkali tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satunya kasus antara Pertamina Karaha Bodas. Kasus Karaha Bodas Company adalah kasus hukum perdata Internasional di bidang hukum kontrak Internasional yang menarik. Sayangnya putusan Pengadilan di Indonesia mengenai pembatalan kasus tersebut tidak komprehensif dari sisi legal. Dalam kasus tersebut Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan nasional. Kalaupun pengadilan nasional melakukan pembatalan, pengadilan di negara lain yang sedang dimintakan untuk melaksanakan putusan arbitrase dapat saja tidak terikat, bahkan

mengabaikannya

      Apabila diperhatikan tampaknya ada sikap mendua dalam sistem pengadilan di Indonesia untuk dapat menerima kekuatan mengikat yang bersifat final dan mempunyai daya eksekusi atas suatu putusan perkara yang dilakukan melalui arbitrase, terutama oleh arbitrase internasional. Bahkan menurut sistem hukum Indonesia, terhadap arbiter sendiri dapat diajukan tuntutan hukuman. Pasal 22 ayat 1 Undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.


      Terhadap putusan arbitrase Internasional, Pengadilan hukum di Indonesia dapat melakukan pengingkaran pengakuan akan substansi yang telah diputus oleh lembaga arbitrase internasional, dan juga terhadap eksekusi terhadap objek arbitrase yang ada di wilayah jurisdiksi hukum Indonesia. Pada pasal 65 Undang-undang no. 30 tahun 1999 menyatakan bahwa Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari pengertian pasal tersebut bukan saja pengadilan berwenang untuk menolak mengeksekusi suatu putusan arbitrase, bahkan memiliki kewenangan untuk menolak pengakuan terhadap materi yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional. Pengakuan atas daya ikat putusan arbitrase, pada pasal 60 yang berbunyi Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
Di sisi lain dalam pasal 456 RV atau Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa pengadilan Indonesia tidak akan mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan yang dibuat di negara lain. Dengan kata lain, apabila hendak mengeksekusi suatu putusan arbitrase Internasional, pihak yang

bersangkutan harus mengajukan gugatan baru di Indonesia.Pasal 66 UU no. 30 tahun 1999 Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

      Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No. 30 tahun 1999 menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Kemudian dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang no. 30 tahun 1999 mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Namun, apabila satu pihak menganggap bahwa sengketa perdata mereka adalah sengketa kepailitan berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2004, maka pihak tersebut akan melihat ada celah untuk memeriksakan perkara tersebut ke Pengadilan Niaga yang adalah salah satu perangkat pengadilan negeri. Apabila seseorang dinyatakan pailit, maka pada dasarnya telah terjadi sita jaminan terhadap seluruh kekayaannya, dan dia tidak cakap lagi untuk melakukan perikatan perdata . Seluruh kewenangan pengurusan harta kekayaannya telah beralih kepada kurator. Kurator tidak terikat dengan perjanjian arbitrase yang dibuat semula oleh debitur pailit dengan mitra bisnisnya.
      Berdasarkan aturan normatif, apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sesungguhnya tidak ada lagi kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa substansi sengketa tersebut. Namun, dengan berbagai alasan dan pembenaran yang dimungkinkan, sering sekali putusan arbitrase diuji lagi oleh pengadilan negeri di Indonesia, atau eksekusinya tidak dilaksanakan, membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas eksekusi putusan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concord

Posted in Uncategorized with tags on Juli 28, 2008 by streetlaw

Concord / agreement –subject / verbs –c / a – s/v Tije

 

Concord / agreement is an agreement between the S with the V in any correct tenses        ( present or past)

 

Exam: an Ox is a strong animal (singular)

           Oxen are strong animals (plural)

 

Rules of concord are:                         Þ singular / plural verbs

1.      S + of noun

            Along with                               The effect of the pollution have bad impactsto the

            Accompanied by         noun     suroundings.

            As long as

            As well as

           Together with

 

The man together with his father is getting angry.

The men together with his father are getting angry

 

2. someone / anyone /everyone / noone               singular verbs

someone is knocking at the door now.

 

1.      all

both            of plural nouns               plural verbs

noone

neither

each            of plural nouns               singular verb

 

e-g : all of the children are happy

 

each          of the children is happy

neither

 

but: noone of the sugar is bitten (uncountable)

 

4. No + singular . uncountable                      singular verb

   

   No + plural                                                 plural verb  

No money here is imiated

 

No children are going to stay here

 

 

5 Uncountale Noun                         singular verb

Water is eisential for life      (but)   Two glasses of water are not enough for me.

  U

5.      Trousers, shorts, binoculars, scales, pyjamas, sandals, shes, tweerers

Tongs, ayeglasses, scissors, jeans, pliers, pants                                         plural

 

My trousers are already faded and old.

But : A pair of trousers is very expensive.

 

 

6.      news, measles, mumps, means, acoustics, athletics, ethics, darts, billiards,     singular

biliards, bowls,dominoes, gymnastics.

 

The news makes us very glad.

 

8. mathematics, economics, physics, statistics, politics       singular (academic disciplines)

 

Politics is very popular at this university.

But:  My politics are not so smart as yours.

 

9.      Indicating group of animals / people.

A flock of birds / sheep

A herd of cattle / elephants

A school of fish                                      singular

A pride of lions

A pack of dogs

A troupe of gypsies

 

10. congress, jury, club, organization, government, group, family, team,       singular or

committee, majority, class, crowd, public, army, minority                       plural

 

The majority . minority believes that we are safe

The majority . minotiry of the students believe that we are safe

The class is already painted white

Tthe class are sad due to their captain. (siswa/I di kelas itu)

 

9.      Anumber of children = plural

The number of shildren = singular

uncountable and Uncountable             singular

Sugar and tea is expensive here.

 

10.        Collecting (gerund) stamps is my hobby.

 

11.  Twenty five dollars                                  Ten dollars is not enough for us

Ten kilometres

Five hours                         singular   

Three minutes

EXERCISE ON CONCORD

 

Bill Of Lading

Posted in Uncategorized with tags on Juli 15, 2008 by streetlaw

I. Sengketa antara P.T. SEJAHTERA BANK UMUM Melawan

P.T. PERUSAHAAN PELAYARAN SAMUDRA INDONESIA DAN

P.T. GESPAMINDO.

A. Tentang Duduk Perkara

Bahwa pada akhir tahun 1982 atau permulaan tahun1983 Tergugat II (P.T. GESPAMINDO) telah melakukan impor pupuk jenis rock phosphate dari PHOSPHATE MINING COMPANY OF CRISTMAS ISLAND LTD Canberra, Australia, sebanyak 3000 metric ton, dengan hargaUS$ 65000 per1000 metric ton, atau harga seluruhnya US$195000, atas pesanan dari P.T. PATRA BUANA, P.T. KAPUAS DUA BELAS dan PT. SINAR MULIA BUANA masing-masing 1000 metric ton.

Untuk melaksanakan impor tersebut atas permintaan Tergugat II, Penggugat (PT SEJAHTERA BANK UMUM) melalui THE CHARTERED BANK di Jakarta telah membuka tiga buah L/C untuk dibayarkan kepada pihak penjual pupuk tersebut diatas, yakni masing-masing:

1. tanggal 31 Januari 1983 dengan L/C No.901/0475/83 sejumlah US$65.000

2. tanggal 31 Januari 1983 dengan L/C No.901/0476/83 sejumlah US$65.000

3. tanggal 14 Februari 1983 dengan L/C No.901/0691/83 sejumlah US$65.000

Jumlah seluruhnya US$195.000.

Bahwa pupuk yang diimpor oleh Tergugat II tersebut diatas oleh penjualnya telah dikirim dan diangkut oleh Tergugat I(PT. SAMUDERA INDONESIA), sesuai dengan Bill of /LADING/Konosemen dari Melbourne tanggal 23 Maret, yakni:

1. sesuai dengan L/C No.901/0475/83, tujuan Jambi

2. sesuai dengan L/C No.901/0476/83, tujuan Jambi

3. sesuai dengan L/C No.901/0691/83, tujuan Panjang

Masing-masing asli BILL of LADING/Konosemen tersebut dibuat rangkap tiga yang sebagai jaminan atas pembiayaan yang telah dikeluarkan, semula disimpan oleh THE CHARTERED BANK di Jakarta, dan kemudian telah ditebus oleh Penggugat, sehingga semua lembar dari BILL of LADING/Konosemen tersebut kini ada pada Penggugat.

Meskipun BIIL of LADING/Konosemen asli semuanya ada pada Penggugat, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian dari pegawai Penggugat dan berdasarkan Surat Jawaban dari Tergugat I tertanggal 1 Agustus 1984 No.84023 ternyata bahwa 3.000 metric ton pupuk phosphate tersebut telah diserahkan seluruhnya oleh Tergugat I kepada pihak yang memesannya, tanpa penyerahan BILL of LADING/Konosemen asli, dengan melalui Tergugat II.

Sehubungan dengan ketentuan pembukuan L/C, maka Tergugat II untuk kepentingan pembukuan L/C tersebut diatas masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat yang belum dipenuhi sejumlah sebagai berikut:

1. untuk tanggal 31 Januari 1983 dengan L/C No.901/0475/83 dan tanggal 31 Januari 1983 dengan L/C No.901/0476/83 sebesar 2X US$65.000=US$130.000, baru dibayar 10% sebesar US$13.000, sisanya=US$117.000

2. untuk tanggal 14 Februari 1983 dengan L/C No.901/0691/83 sebesar 1X US$65.000= US$65.000, baru dibayar 20% sebesar US$13.000, sisanya=US$52.000

Sisa seluruhnya : US$ 117.000+ US$ 52.000= US$ 169.000

Bahwa Tergugat II memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, yakni melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya, sehingga menurut hokum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian menurut hukum Penggugat berhak menuntut pembayaran dari Tergugat II sejumlah US$ 169.000 ditambah lagi bunga sebesar13% pertahun dihitung dari jumlah tersebut diatas mulai tanggal 24 Maret 1983 sampai dengan tanggal 17 November 1984= US$. 36.738,72; sehingga jumlah seluruhnya = US$ 205.738,72

Dalam hal ini Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hokum dan secara tanpa hak telah menyerahkan pupuk phosphate sebanyak 3.000 metric ton yang diangkut dengan kapal “EAST CRYSTAL” kepada pihak yang tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan BILL of LADING/Konosemen dari pupuk phosphate tersebut, penyerahan mana telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang besarnya adalah sama dengan yang telah melanggar Pasal-pasal 507,508,509 dan atau Pasal 510 KUHD, sehingga menurut hokum Tergugat I harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut.

Bahwa oleh karena baik Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing mempunyai kewajiban yang sama terhadap Penggugat, yakni masing-masing harus membayar jumlah uang yang sama besarnya, maka tanggung jawab atau kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat masing-masing adalah secara tanggung renteng.

B. Mengenai Putusan Hakim

Sengketa antara P.T. SEJAHTERA BANK UMUM Melawan P.T. Perusahaan Pelayaran SAMUDRA INDONESIA DAN P.T. GESPAMINDO diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menangani masalah ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang menyatakan bahwa 1. Tergugat I, PT. SAMUDERA INDONESIA telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan dalam kedudukannya sebagai pengangkut dan atau sebagai agen pelayaran telah menyerahkan barang berupa 3.000 metric ton pupuk phosphate kepada pihak ketiga tanpa penyerahan BIIL of LADING/Konosemen asli, sehingga merugikan Penggugat sebesar US$ 169.000

2. Menghukum Tergugat I untuk membayar dengan tunai dan sekaligus, dengan penerimaan surat tanda pembayaran yang sah, kepada Penggugat, uang sebesar US 169.000 atau dengan nilai lawan dengan kurs US$ 1= Rp 1.072 atau kurs yang sedang berlaku pada saat pembayaran dilakukan

Tergugat I (PT Perusahaan Pelayaran SAMUDERA INDONESIA) melalui kuasanya merasa keberatan dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Meskipun permohonan Banding Tergugat I diterima Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 1985 No.009/Pdt/G/1985/PN.JKT.BRT.

Kemudian Tergugat I/Pembanding (PT Perusahaan Pelayaran SAMUDERA INDONESIA) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Perusahaan Pelayaran SAMUDERA INDONESIA. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Januari 1986 No.544/Pdt/1985/PT.DKI yang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 1985 No.009/Pdt/G/1985/PN.Jkt.Brt sepanjang mengenai tanggung renteng dan ongkos perkara.

II. DASAR HUKUM

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 506 KUHD, Konosemen adalah sepucuk surat yang diberi tanggal, dimana pengangkut menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barangtertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan yang ditujukan dan disana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk beserta dengan klausula-klausula pa penyerahan yang terjadi.

Bahwa sehubungan dengan konosemen itu adalah sebagai konosemen atas barang-barang, karenanya didalam membuka kredit atau juga confirmed credit, maka konosemen itupun mempunya peranan yang sangat penting, yaitu bahwa konosemen itupun merupakan salah satu dokumen yang harus diserahkan kepada Bank oleh pihak yang berhak atas pembayaran barang-barang, sebagai jaminan Bank dalam hal Bank melakukan pembayaran atas surat L/C sebelum pembeli menyetor dana untuk pembayaran L/C tersebut

Bahwa untuk jaminan dari Bank, untuk kembalinya uang yang telah dibayarkan demi kepentingan sipembeli tersebut, dapat diperolehnya dengan menguasai dokumen-dokumen barang dengan alas hak konosemen yang dibuat atas pengganti, dokumen-dokumen mana dapat dikuasai Bank sampai Bank mendapat pembayaran dari pembeli, dan berdasarkan keadaan-keadaan tertentu Bank diberi hak untuk menjual barang-barang itu, berdasarkan dokumen yang dikuasai oleh Bank tersebut.

Bahwa jaminan dengan dokumen tersebut, sebenarnta tidak membuat Bank menjadi pemilik atas barang-barang itu secara mutlak, melainkan ia hanya mempunyai hak atas barang-barang itu sampai pembayaran dari si pembeli diterima oleh Bank, jaminan mana dikenal dengan nama”pledge”.

Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa konosemen/ BILL of Lading itu selain mempunyai fungsi sebagai dokumen angkutan barang melalui laut, juga dikenal sebagai surat berharga yang bersifat hokum kebendaan, karenanya berarti pula bahwa penyerahan atas surat tersebut secara sah, berarti juga penyerahan atas barang-barang berdasarkan hukum.

Bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan hukum, maka memiliki Bill of Lading/konosemen adalah sama artinya dengan memiliki barang-barangnya, walaupun misalnya barang-barang tersebut masih dalam perjalanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 507 alinea kedua KUHD, bahwa atas ekslemplar, dalam mana penyebutan jumlah dari eksemplar-eksemplar yang dikeluarkan itu tidak ada dan tidak ditunjuk tidak dapat diperdagangkan, pengangkut diwajibkan melakukan penyerahan kepada penerima yang beritikad baik dan berdasarkan atas hak yang membebani.

Pasal 510 alinea pertama KUHD ditentukan bahwa pemegang yang sah berhak menuntut penyerahan barang di tempat tujuan sesuai dengan isi konosemen, kecuali apabila ia telah menjadi pemegang dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 507 alinea kedua, dan Pasal 510 alinea pertama KUHD, hal mana dihubungkan dengan isi maksud dan pengertian yang terkandung dalam pasal 506,508,509 KUHD, dimana telah terbukti secara sah berdasar hukum, bahwa Penggugat telah menguasai 3 eksemplar asli Bill of lading/Konosemen tersebut atas dasar itikad baik untuk jaminan Bank berdasarkan ketentuan hukum, dan pada dasarnya Undang-undang melindungi perbuatan yang dilakukan atas dasar itikad baik.

Berdasarkan ketentuan dan hal diatas, karenanya Tergugat I, yang telah menyerahkan pupuk phosphate sebanyak 3000 metric ton, yang diangkut oleh Tergugat I dengan kapal “EAST CRISTAL” kepada pihak yang tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan Bill of Lading/Konosemen dari pupuk phosphate tersebut, jelas bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan Pasal 507 alinea kedua dan Pasal 510 alinea pertama KUHD yang berhubungan pula dengan ketentuan Pasal 506, pasal 508, pasal 509 KUHD, perbuatan mana dilakukan pula atas dasar itikad tidak baik, dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum.

Mengenai tanggung menanggung, dalam Pasal 1280 KUHPerdata ditentukan bahwa adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berhutang yang lainnya terhadap si berpiutang.

Dalam Pasal 1282 KUHPerdata bahwa tiada perikatan dianggap tanggung menanggung melainkan jika hal ini dinyatakan secara tegas. Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal, dimana suatu perikatan karena kekuatan suatu penetapan Undang-undang dianggap tanggung menanggung.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut diatas, terbuktilah secara sah berdasarkan hukum, bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada perikatan tanggung menanggung.

Pengantar Filsatat Hukum

Posted in Uncategorized with tags , on Juli 15, 2008 by streetlaw

Filsafat Hukum

Ketika menangkap makna filsafat hukum, kita kerap melihat makna yang dirujuk oleh kata filsafat lebih dibandingkan dengan makna yang dirujuk oleh kata hukum. Dengan kata kata filsafat kita melayangkan pikiran kita pada sesuatu yang sangat spekulatif, mendalam dan begitu luas. Bahkan kita merujukkan arti filsafat pada kata falsafah (pandangan hidup). Sehingga filsafat hukum sering dimengerti sebagai petuah, petitih, nasehat dan lain sebagainya yang bernuansa monolog dari seorang yang dianggap bijaksana. Kita jarang untuk mengarahkan pandangan kita pada filsafat sebagai ilmu (science) yang punya teori, konsep dan metodologinya dalam rangka merefleksikan objek oleh subjeknya. Filsafat Hukum yang akan kita pelajari, wacanakan bersama kali ini adalah filafat hukum yang terakhir itu. Ditambah juga bahwa hukum yang mengikuti kata filsafat memberikan garis makna normatif dalam filsafat yang kita pelajari.

Filsafat Hukum yang diterjemahkan dari kata Jurisprudence, yang merupakan kata dari khasanah bahasa Latin. Jurisprudence (sebenarnya harus ditulis Iurisprudens, dalam bahasa Latin terdiri dari 2 (dua) kata Iuris dan Prudens. Iuris berasal dari kata Ius yang dapat diterjemahkan sebagai Adil. Makna kata ini dapat diterjemahkan pula sebagai benar (kebenaran). Selain Ius kita mengenal Lex. Arti kata ini adalah peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Prancis kita menemukan Droit untuk Ius dan Loi untuk Lex. Dalam bahasa Jerman ada Recht untuk Ius dan Gesetz untuk Lex.

Kata yang kedua adalah Prudens (ntis) yang berarti kebijaksanaan dalam artian pemahaman akan praksis kehidupan (kearifan dalam laku). Prudens membuat kita menjadi arif dalam menjalani hidup. Hidup kita dikendalikan oleh keutamaan. Prudens adalah kebijakan yang tertinggi. Dengan demikian, mengacu pada dua kata yang membentuknya maka Jurisprudence adalah praksis hidup yang adil dan benar. Dalam ilmu hukum Indonesia kata Jurisprudence diterjemahkan sebagai disiplin hukum atau ajaran hukum. Sebagai sebuah ajaran, maka ia menjadi ilmu yang mengorientasikan seseorang pada keahlian praktis (terutama) dibandingkan teoretis.

Definisi jurisprudence yang dibuat oleh Dragan Milovanovic, baginya jurisprudence atau filsafat hukum adalah:

1. Studi tentang sistem hukum tertulis yang terkodifikasi yang dibentuk oleh negara.

2. Studi tentang proses sistematisasi aturan hukum tertulis ke dalam sebuah kumpulan aturan hukum yang relevan yang menggunakan prinsip-prinsip pengaturan mengenai pembenaran (justifikasi).

3. Studi tentang penerapan wacana doktrin hukum yang dikerangkakan oleh struktur morphologis yang relevan (makna kata) dan struktur sintaksis (konstruksi linear tentang cerita dan teks) dalam rangka melakukan penalaran yang benar di dalam hukum.

4. Studi tentang penerapan proposisi dan doktrin hukum abstrak dan umum secara formal dan logis dengan menggunakan wacana hukum yang faktual terhadap situasi faktual dengan aparan yang terspesialisasi yang menyediakan tingkat probabilitas pemecahan masalah yang tinggi berkaitan dengan persoalan yang menjadi kontrovesi.

5. Studi tentang bagaimana konflik dapat secara tak terelakkan digolongkan (dalam rangka rujukan diri) ke dalam beberapa postulasi yang absolut yang menyediakan sekumpulan premis inti atau pokok dan kriteria atau ciri-ciri untuk penyelesaian masalah yang tepat dari perbedaan-perbedaan dalam sebuah sistem formal yang otonom (mengatur diri sendiri)

Saat ini kita mengenal ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Ilmu hukum lebih diartikan sebagai pengajaran tentang yang dogmatis belaka. Menerapkan atau menilai sebuah peristiwa hukum berdasarkan dogma yang ada. Ilmu hukum membatasi dirinya dalam merefleksikan dan mengolah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan sudah ada (sudah dibentuk). Ilmu hukum akhirnya berbicara tentang sebuah disiplin yang menyediakan (diharapkan) perbendaharaan keputusan atas hal-hal konkrit yang dianggap sebagai masalah (hukum) dan membutuhkan solusi tunggal yang relatif singkat. Maka pluralitas hanya berada dalam tataran pertimbangan yang kemudian secara deduktif diambil sebuah keputusan. Keilmiahan dengan menggunakan verifikasi, refutasi (penyangkalan), keraguan, pemastian yang didasarkan pada logika oposisi biner (termasuk dialektika di dalamnya) menjadi alat utama untuk itu. Keyakinan yang mendasari adalah bahwa ada sebuah objektivitas (kebenaran/keadilan) yang didasarkan pada norma positif. Maka ilmu hukum berbicara tentang “what the law is” bukan “what the law ought to be“.

Teori hukum lebih berada dalam jenjang abstrak yang lebih dibandingkan dengan ilmu hukum. Ia mencoba mempertahankan corak “universalitas” dari “ilmu hukum”. Dalam teori hukum kita menemukan penjelasan tentang konsep-konsep hukum yang luas yang tidak terikat oleh sistem hukum tertentu. Teori hukum bersifat interdisipliner dan sangat bermanfaat dalam penemuan hukum. Karena itu sifat teori hukum interdisipliner. Ia memungkinkan ilmu pengetahuan lainnya untuk digunakan. Dimungkinkan kerja sama dengan ilmu-ilmu empiris. Teori hukum membongkar kebuntuan yang dihadapi oleh ilmu hukum yang begitu partikular, begitu berpatokan pada sistem hukum tertentu.

Di tataran yang lain kita menjumpai filsafat hukum. Tataran abstraknya lebih dari ilmu hukum dan teori hukum. Sifatnya tidak hanya sekedar interdispliner tetapi sudah transdisipliner. Filsafat hukum sudah melampaui disiplin dan ilmu-ilmu yang ada. Ia begitu reflektif dan spekulatif. Filsafat hukum mencoba mendekati keadilan yang menjadi dasar keberadaan (ontologis) dari hukum. Maka, hukum tidak dilihat sebagai norma positif dan sistem hukum tertentu saja tetapi sudah merupakan sebuah nilai yang dialasi oleh sebuah keyakinan tentang keadilan, bukan hanya legal justice tetapi social justice. Bahkan filsafat hukum mencoba melampui kedua macam keadilan itu. Ia menarik refleksinya ke kedalaman dan keluasan dari makna keadilan yang mungkin ditangkap manusia. Filsafat hukum menjadi penuntun dari kebuntuan yang mungkin dihadapi ilmu hukum dan teori hukum.

Natural Law (Hukum Kodrat)

Dalam filsafat terdapat dua sistem filsafat. Pertama, sistem filsafat yang naturalistik. Artinya bersifat natural atau alam. Kata alam merujuk pada entitas alam yang dapat dicerap oleh indera manusia. Ada asumsi-asumsi yang digunakan dalam sistem filsafat ini. Asumsi pertama, bahwa di dunia ini hanya ada satu tatanan realitas saja. Karena itu realitas yang lain yang tidak dapat dicerap oleh indera bukanlah sebuah tatanan real. Asumsi yang kedua, bahwa tatanan tersebut terdiri dari objek-objek dan peristiwa yang terjadi dalam kerangka ruang dan waktu. Dengan demikian, ia terikat pada ruang dan waktu. Asumsi yang ketiga, tatanan ini bersifat independen (mandiri) dan otonom (mempunyai aturan dan beroperasi secara independen). Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa yang real yang kita cerap dengan indera kita tidak berjalan karena dijalankan oleh yang tidak real yang berada diluar realitas manusia. Karena itu pra-destinasi (sudah ditentukan dari sananya) tidak dapat diterima dalam sistem filsafat ini. Sistem filsafat semacam ini sangat mendominasi pemikiran positivisme dan empirisme. Penjelasan bahwa siang dan malam terjadi karena adanya rotasi bumi dan bukannya kehendak Tuhan adalah pemikiran yang masuk dalam sistem filsafat semacam ini.

Yang kedua adalah sistem filsafat yang transendentalistik. Dalam sistem filsafat ini kita temukan asumsi dasar berikut ini. Asumsi yang pertama adalah bahwa dunia yang terikat oleh ruang dan waktu bergantung keberadaannya pada realitas yang melampaui/mentransendensi dunia ruang dan waktu. Jadi ada dua dunia. Pertama; dunia yang berada dalam ruang dan waktu, yang bergantung pada ─kedua─ dunia yang melintasi ruang dan waktu. Kita berada dalam dunia yang terikat ruang dan waktu. Di luar kita ada dunia lain. Dunia lain itu sangat menentukan dunia kita. Asumsi yang kedua. Realitas tidak terbatas pada objek dan kejadian yang terjadi dalam ruang dan waktu. Yang disebut sebagai realitas dalam sistem filsafat ini adalah Karena itu penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi melampaui dunia ruang dan waktu.

Istilah Hukum Kodrat

Dalam literatur wacana filsafat hukum berbahasa Inggris teori ini dibahasakan sebagai Natural Law theory. Istilah Natural Law dapat merujuk pada arti hukum alam dan hukum kodrat dalam bahasa Indonesia. Karena itu sebagai sebuah frasa yang terlepas, kata Natural Law tidak dapat secara tajam menunjuk pada ─baik─ hukum alam atau kodrat. Untuk itu kita haruslah melihat keterangan yang mengikutinya. Berbeda dengan istilah hukum alam dan hukum kodrat dalam khasanah kata bahasa Indonesia. Dengan istilah hukum alam kita sudah dapat mereferensi arti yang kita tangkap dan kita rasakan pada sebuah fenomena alamiah terutama fenomena fisik, seperti air mendidih pada suhu 1000 C. Dengan istilah hukum kodrat kita merasa bahwa maknanya akan direferensikan pada, misalnya, keniscayaan-keniscayaan kodratiah yang telah digariskan Tuhan (menekankan dimensi rohaniah). Kita menggunakan istilah Teori Hukum Kodrat untuk membedakannya dari teori-teori atau aksioma-aksioma ilmu alam (biologi, fisika dan kimia). Dengan kata kodrat kita ingin mengorientasikan acuan pemaknaan kita pada alam rohani, metafisika.

Pendekatan dalam Teori Hukum Kodrat

Teori hukum kodrat melingkupi pendekatan terhadap hukum yang melihat bahwa keberadaan hukum yang ada adalah perwujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati. Pendekatan dari teori hukum kodrat ada yang berpijak dari pandangan teologis dan sekular.

Pandangan Teologis

Teori hukum kodrat yang dipengaruhi oleh pandangan atau keyakinan seperti ini melihat bahwa seluruh alam semesta yang ada, diciptakan dan diatur oleh yang mahakuasa yaitu Tuhan yang juga telah meletakkan prinsip-prinsip abadi untuk mengatur berjalannya alam semesta. Kitab suci menjadi sumber dari pandangan semacam ini. Semua hukum yang diciptakan oleh manusia karena itu harus sesuai dengan hukum Tuhan seperti yang digariskan dalam kitab suci.

Pandangan Sekular

Pandangan ini didasari keyakinan bahwa manusia (kemampuan akal budinya) dan dunianya (masyarakat) menjadi sumber bagi tatanan moral yang ada. Tatanan moral yang ada menjadi manifestasi tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia. Keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam Kitab Suci tetapi dalam hati kehidupan sehari-hari manusia.

Asumsi Dasar Teori Hukum Kodrat

Teori hukum kodrat didasarkan pada sebuah penilaian yang bersumber dari entitas yang absolut yang sesuai dengan kodrat alamiah dan rasio yang mendasarinya. Penilaian tersebut merupakan manifestasi bahwa ada tatanan yang mengatur secara objektif kodrat kemanusiaan dan alam semesta yang ada dan yang menjadi patokan atau pedoman penilaian tersebut. Prinsip-prinsip kodrati bersifat abadi, menjadi acuan validitas segala norma dan mungkin digapai dengan penalaran yang tepat dan benar. Prinsip-prinsip yang universal ini berlaku secara universal dan saat menggapainya kita harus menyingkirkan segala hukum positif yang tidak bersumber pada hukum kodrat. Hukum kodrat adalah hal yang fundamental dalam kehidupan manusia di masyarakat.

Metodologi Teori Hukum Kodrat

Pandangan teleologis sangat mendominasi aliran pemikiran ini. Alam semesta dan manusia memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu adalah kebaikan atau kebaikan bersama bila berbicara dalam konteks masyarakat manusia. Kebaikan ini menjadi tolok ukur bagi berbagai hukum yang ada di dunia, maka validitas norma dilihat bukan sebagai kecocokan secara formal tetapi apakah norma yang bersangkutan menjadi representasi bagi kebaikan dan keutamaan yang ingin dicapai. Jadi yang diperhatikan adalah substansi norma bukan formanya.

Hello world!

Posted in Uncategorized on Juli 6, 2008 by streetlaw

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!