Bill Of Lading

I. Sengketa antara P.T. SEJAHTERA BANK UMUM Melawan

P.T. PERUSAHAAN PELAYARAN SAMUDRA INDONESIA DAN

P.T. GESPAMINDO.

A. Tentang Duduk Perkara

Bahwa pada akhir tahun 1982 atau permulaan tahun1983 Tergugat II (P.T. GESPAMINDO) telah melakukan impor pupuk jenis rock phosphate dari PHOSPHATE MINING COMPANY OF CRISTMAS ISLAND LTD Canberra, Australia, sebanyak 3000 metric ton, dengan hargaUS$ 65000 per1000 metric ton, atau harga seluruhnya US$195000, atas pesanan dari P.T. PATRA BUANA, P.T. KAPUAS DUA BELAS dan PT. SINAR MULIA BUANA masing-masing 1000 metric ton.

Untuk melaksanakan impor tersebut atas permintaan Tergugat II, Penggugat (PT SEJAHTERA BANK UMUM) melalui THE CHARTERED BANK di Jakarta telah membuka tiga buah L/C untuk dibayarkan kepada pihak penjual pupuk tersebut diatas, yakni masing-masing:

1. tanggal 31 Januari 1983 dengan L/C No.901/0475/83 sejumlah US$65.000

2. tanggal 31 Januari 1983 dengan L/C No.901/0476/83 sejumlah US$65.000

3. tanggal 14 Februari 1983 dengan L/C No.901/0691/83 sejumlah US$65.000

Jumlah seluruhnya US$195.000.

Bahwa pupuk yang diimpor oleh Tergugat II tersebut diatas oleh penjualnya telah dikirim dan diangkut oleh Tergugat I(PT. SAMUDERA INDONESIA), sesuai dengan Bill of /LADING/Konosemen dari Melbourne tanggal 23 Maret, yakni:

1. sesuai dengan L/C No.901/0475/83, tujuan Jambi

2. sesuai dengan L/C No.901/0476/83, tujuan Jambi

3. sesuai dengan L/C No.901/0691/83, tujuan Panjang

Masing-masing asli BILL of LADING/Konosemen tersebut dibuat rangkap tiga yang sebagai jaminan atas pembiayaan yang telah dikeluarkan, semula disimpan oleh THE CHARTERED BANK di Jakarta, dan kemudian telah ditebus oleh Penggugat, sehingga semua lembar dari BILL of LADING/Konosemen tersebut kini ada pada Penggugat.

Meskipun BIIL of LADING/Konosemen asli semuanya ada pada Penggugat, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian dari pegawai Penggugat dan berdasarkan Surat Jawaban dari Tergugat I tertanggal 1 Agustus 1984 No.84023 ternyata bahwa 3.000 metric ton pupuk phosphate tersebut telah diserahkan seluruhnya oleh Tergugat I kepada pihak yang memesannya, tanpa penyerahan BILL of LADING/Konosemen asli, dengan melalui Tergugat II.

Sehubungan dengan ketentuan pembukuan L/C, maka Tergugat II untuk kepentingan pembukuan L/C tersebut diatas masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat yang belum dipenuhi sejumlah sebagai berikut:

1. untuk tanggal 31 Januari 1983 dengan L/C No.901/0475/83 dan tanggal 31 Januari 1983 dengan L/C No.901/0476/83 sebesar 2X US$65.000=US$130.000, baru dibayar 10% sebesar US$13.000, sisanya=US$117.000

2. untuk tanggal 14 Februari 1983 dengan L/C No.901/0691/83 sebesar 1X US$65.000= US$65.000, baru dibayar 20% sebesar US$13.000, sisanya=US$52.000

Sisa seluruhnya : US$ 117.000+ US$ 52.000= US$ 169.000

Bahwa Tergugat II memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, yakni melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya, sehingga menurut hokum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian menurut hukum Penggugat berhak menuntut pembayaran dari Tergugat II sejumlah US$ 169.000 ditambah lagi bunga sebesar13% pertahun dihitung dari jumlah tersebut diatas mulai tanggal 24 Maret 1983 sampai dengan tanggal 17 November 1984= US$. 36.738,72; sehingga jumlah seluruhnya = US$ 205.738,72

Dalam hal ini Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hokum dan secara tanpa hak telah menyerahkan pupuk phosphate sebanyak 3.000 metric ton yang diangkut dengan kapal “EAST CRYSTAL” kepada pihak yang tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan BILL of LADING/Konosemen dari pupuk phosphate tersebut, penyerahan mana telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang besarnya adalah sama dengan yang telah melanggar Pasal-pasal 507,508,509 dan atau Pasal 510 KUHD, sehingga menurut hokum Tergugat I harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut.

Bahwa oleh karena baik Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing mempunyai kewajiban yang sama terhadap Penggugat, yakni masing-masing harus membayar jumlah uang yang sama besarnya, maka tanggung jawab atau kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat masing-masing adalah secara tanggung renteng.

B. Mengenai Putusan Hakim

Sengketa antara P.T. SEJAHTERA BANK UMUM Melawan P.T. Perusahaan Pelayaran SAMUDRA INDONESIA DAN P.T. GESPAMINDO diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menangani masalah ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang menyatakan bahwa 1. Tergugat I, PT. SAMUDERA INDONESIA telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan dalam kedudukannya sebagai pengangkut dan atau sebagai agen pelayaran telah menyerahkan barang berupa 3.000 metric ton pupuk phosphate kepada pihak ketiga tanpa penyerahan BIIL of LADING/Konosemen asli, sehingga merugikan Penggugat sebesar US$ 169.000

2. Menghukum Tergugat I untuk membayar dengan tunai dan sekaligus, dengan penerimaan surat tanda pembayaran yang sah, kepada Penggugat, uang sebesar US 169.000 atau dengan nilai lawan dengan kurs US$ 1= Rp 1.072 atau kurs yang sedang berlaku pada saat pembayaran dilakukan

Tergugat I (PT Perusahaan Pelayaran SAMUDERA INDONESIA) melalui kuasanya merasa keberatan dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Meskipun permohonan Banding Tergugat I diterima Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 1985 No.009/Pdt/G/1985/PN.JKT.BRT.

Kemudian Tergugat I/Pembanding (PT Perusahaan Pelayaran SAMUDERA INDONESIA) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Perusahaan Pelayaran SAMUDERA INDONESIA. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Januari 1986 No.544/Pdt/1985/PT.DKI yang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 1985 No.009/Pdt/G/1985/PN.Jkt.Brt sepanjang mengenai tanggung renteng dan ongkos perkara.

II. DASAR HUKUM

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 506 KUHD, Konosemen adalah sepucuk surat yang diberi tanggal, dimana pengangkut menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barangtertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan yang ditujukan dan disana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk beserta dengan klausula-klausula pa penyerahan yang terjadi.

Bahwa sehubungan dengan konosemen itu adalah sebagai konosemen atas barang-barang, karenanya didalam membuka kredit atau juga confirmed credit, maka konosemen itupun mempunya peranan yang sangat penting, yaitu bahwa konosemen itupun merupakan salah satu dokumen yang harus diserahkan kepada Bank oleh pihak yang berhak atas pembayaran barang-barang, sebagai jaminan Bank dalam hal Bank melakukan pembayaran atas surat L/C sebelum pembeli menyetor dana untuk pembayaran L/C tersebut

Bahwa untuk jaminan dari Bank, untuk kembalinya uang yang telah dibayarkan demi kepentingan sipembeli tersebut, dapat diperolehnya dengan menguasai dokumen-dokumen barang dengan alas hak konosemen yang dibuat atas pengganti, dokumen-dokumen mana dapat dikuasai Bank sampai Bank mendapat pembayaran dari pembeli, dan berdasarkan keadaan-keadaan tertentu Bank diberi hak untuk menjual barang-barang itu, berdasarkan dokumen yang dikuasai oleh Bank tersebut.

Bahwa jaminan dengan dokumen tersebut, sebenarnta tidak membuat Bank menjadi pemilik atas barang-barang itu secara mutlak, melainkan ia hanya mempunyai hak atas barang-barang itu sampai pembayaran dari si pembeli diterima oleh Bank, jaminan mana dikenal dengan nama”pledge”.

Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa konosemen/ BILL of Lading itu selain mempunyai fungsi sebagai dokumen angkutan barang melalui laut, juga dikenal sebagai surat berharga yang bersifat hokum kebendaan, karenanya berarti pula bahwa penyerahan atas surat tersebut secara sah, berarti juga penyerahan atas barang-barang berdasarkan hukum.

Bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan hukum, maka memiliki Bill of Lading/konosemen adalah sama artinya dengan memiliki barang-barangnya, walaupun misalnya barang-barang tersebut masih dalam perjalanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 507 alinea kedua KUHD, bahwa atas ekslemplar, dalam mana penyebutan jumlah dari eksemplar-eksemplar yang dikeluarkan itu tidak ada dan tidak ditunjuk tidak dapat diperdagangkan, pengangkut diwajibkan melakukan penyerahan kepada penerima yang beritikad baik dan berdasarkan atas hak yang membebani.

Pasal 510 alinea pertama KUHD ditentukan bahwa pemegang yang sah berhak menuntut penyerahan barang di tempat tujuan sesuai dengan isi konosemen, kecuali apabila ia telah menjadi pemegang dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 507 alinea kedua, dan Pasal 510 alinea pertama KUHD, hal mana dihubungkan dengan isi maksud dan pengertian yang terkandung dalam pasal 506,508,509 KUHD, dimana telah terbukti secara sah berdasar hukum, bahwa Penggugat telah menguasai 3 eksemplar asli Bill of lading/Konosemen tersebut atas dasar itikad baik untuk jaminan Bank berdasarkan ketentuan hukum, dan pada dasarnya Undang-undang melindungi perbuatan yang dilakukan atas dasar itikad baik.

Berdasarkan ketentuan dan hal diatas, karenanya Tergugat I, yang telah menyerahkan pupuk phosphate sebanyak 3000 metric ton, yang diangkut oleh Tergugat I dengan kapal “EAST CRISTAL” kepada pihak yang tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan Bill of Lading/Konosemen dari pupuk phosphate tersebut, jelas bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan Pasal 507 alinea kedua dan Pasal 510 alinea pertama KUHD yang berhubungan pula dengan ketentuan Pasal 506, pasal 508, pasal 509 KUHD, perbuatan mana dilakukan pula atas dasar itikad tidak baik, dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum.

Mengenai tanggung menanggung, dalam Pasal 1280 KUHPerdata ditentukan bahwa adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berhutang yang lainnya terhadap si berpiutang.

Dalam Pasal 1282 KUHPerdata bahwa tiada perikatan dianggap tanggung menanggung melainkan jika hal ini dinyatakan secara tegas. Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal, dimana suatu perikatan karena kekuatan suatu penetapan Undang-undang dianggap tanggung menanggung.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut diatas, terbuktilah secara sah berdasarkan hukum, bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada perikatan tanggung menanggung.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: