Pengantar Filsatat Hukum

Filsafat Hukum

Ketika menangkap makna filsafat hukum, kita kerap melihat makna yang dirujuk oleh kata filsafat lebih dibandingkan dengan makna yang dirujuk oleh kata hukum. Dengan kata kata filsafat kita melayangkan pikiran kita pada sesuatu yang sangat spekulatif, mendalam dan begitu luas. Bahkan kita merujukkan arti filsafat pada kata falsafah (pandangan hidup). Sehingga filsafat hukum sering dimengerti sebagai petuah, petitih, nasehat dan lain sebagainya yang bernuansa monolog dari seorang yang dianggap bijaksana. Kita jarang untuk mengarahkan pandangan kita pada filsafat sebagai ilmu (science) yang punya teori, konsep dan metodologinya dalam rangka merefleksikan objek oleh subjeknya. Filsafat Hukum yang akan kita pelajari, wacanakan bersama kali ini adalah filafat hukum yang terakhir itu. Ditambah juga bahwa hukum yang mengikuti kata filsafat memberikan garis makna normatif dalam filsafat yang kita pelajari.

Filsafat Hukum yang diterjemahkan dari kata Jurisprudence, yang merupakan kata dari khasanah bahasa Latin. Jurisprudence (sebenarnya harus ditulis Iurisprudens, dalam bahasa Latin terdiri dari 2 (dua) kata Iuris dan Prudens. Iuris berasal dari kata Ius yang dapat diterjemahkan sebagai Adil. Makna kata ini dapat diterjemahkan pula sebagai benar (kebenaran). Selain Ius kita mengenal Lex. Arti kata ini adalah peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Prancis kita menemukan Droit untuk Ius dan Loi untuk Lex. Dalam bahasa Jerman ada Recht untuk Ius dan Gesetz untuk Lex.

Kata yang kedua adalah Prudens (ntis) yang berarti kebijaksanaan dalam artian pemahaman akan praksis kehidupan (kearifan dalam laku). Prudens membuat kita menjadi arif dalam menjalani hidup. Hidup kita dikendalikan oleh keutamaan. Prudens adalah kebijakan yang tertinggi. Dengan demikian, mengacu pada dua kata yang membentuknya maka Jurisprudence adalah praksis hidup yang adil dan benar. Dalam ilmu hukum Indonesia kata Jurisprudence diterjemahkan sebagai disiplin hukum atau ajaran hukum. Sebagai sebuah ajaran, maka ia menjadi ilmu yang mengorientasikan seseorang pada keahlian praktis (terutama) dibandingkan teoretis.

Definisi jurisprudence yang dibuat oleh Dragan Milovanovic, baginya jurisprudence atau filsafat hukum adalah:

1. Studi tentang sistem hukum tertulis yang terkodifikasi yang dibentuk oleh negara.

2. Studi tentang proses sistematisasi aturan hukum tertulis ke dalam sebuah kumpulan aturan hukum yang relevan yang menggunakan prinsip-prinsip pengaturan mengenai pembenaran (justifikasi).

3. Studi tentang penerapan wacana doktrin hukum yang dikerangkakan oleh struktur morphologis yang relevan (makna kata) dan struktur sintaksis (konstruksi linear tentang cerita dan teks) dalam rangka melakukan penalaran yang benar di dalam hukum.

4. Studi tentang penerapan proposisi dan doktrin hukum abstrak dan umum secara formal dan logis dengan menggunakan wacana hukum yang faktual terhadap situasi faktual dengan aparan yang terspesialisasi yang menyediakan tingkat probabilitas pemecahan masalah yang tinggi berkaitan dengan persoalan yang menjadi kontrovesi.

5. Studi tentang bagaimana konflik dapat secara tak terelakkan digolongkan (dalam rangka rujukan diri) ke dalam beberapa postulasi yang absolut yang menyediakan sekumpulan premis inti atau pokok dan kriteria atau ciri-ciri untuk penyelesaian masalah yang tepat dari perbedaan-perbedaan dalam sebuah sistem formal yang otonom (mengatur diri sendiri)

Saat ini kita mengenal ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Ilmu hukum lebih diartikan sebagai pengajaran tentang yang dogmatis belaka. Menerapkan atau menilai sebuah peristiwa hukum berdasarkan dogma yang ada. Ilmu hukum membatasi dirinya dalam merefleksikan dan mengolah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan sudah ada (sudah dibentuk). Ilmu hukum akhirnya berbicara tentang sebuah disiplin yang menyediakan (diharapkan) perbendaharaan keputusan atas hal-hal konkrit yang dianggap sebagai masalah (hukum) dan membutuhkan solusi tunggal yang relatif singkat. Maka pluralitas hanya berada dalam tataran pertimbangan yang kemudian secara deduktif diambil sebuah keputusan. Keilmiahan dengan menggunakan verifikasi, refutasi (penyangkalan), keraguan, pemastian yang didasarkan pada logika oposisi biner (termasuk dialektika di dalamnya) menjadi alat utama untuk itu. Keyakinan yang mendasari adalah bahwa ada sebuah objektivitas (kebenaran/keadilan) yang didasarkan pada norma positif. Maka ilmu hukum berbicara tentang “what the law is” bukan “what the law ought to be“.

Teori hukum lebih berada dalam jenjang abstrak yang lebih dibandingkan dengan ilmu hukum. Ia mencoba mempertahankan corak “universalitas” dari “ilmu hukum”. Dalam teori hukum kita menemukan penjelasan tentang konsep-konsep hukum yang luas yang tidak terikat oleh sistem hukum tertentu. Teori hukum bersifat interdisipliner dan sangat bermanfaat dalam penemuan hukum. Karena itu sifat teori hukum interdisipliner. Ia memungkinkan ilmu pengetahuan lainnya untuk digunakan. Dimungkinkan kerja sama dengan ilmu-ilmu empiris. Teori hukum membongkar kebuntuan yang dihadapi oleh ilmu hukum yang begitu partikular, begitu berpatokan pada sistem hukum tertentu.

Di tataran yang lain kita menjumpai filsafat hukum. Tataran abstraknya lebih dari ilmu hukum dan teori hukum. Sifatnya tidak hanya sekedar interdispliner tetapi sudah transdisipliner. Filsafat hukum sudah melampaui disiplin dan ilmu-ilmu yang ada. Ia begitu reflektif dan spekulatif. Filsafat hukum mencoba mendekati keadilan yang menjadi dasar keberadaan (ontologis) dari hukum. Maka, hukum tidak dilihat sebagai norma positif dan sistem hukum tertentu saja tetapi sudah merupakan sebuah nilai yang dialasi oleh sebuah keyakinan tentang keadilan, bukan hanya legal justice tetapi social justice. Bahkan filsafat hukum mencoba melampui kedua macam keadilan itu. Ia menarik refleksinya ke kedalaman dan keluasan dari makna keadilan yang mungkin ditangkap manusia. Filsafat hukum menjadi penuntun dari kebuntuan yang mungkin dihadapi ilmu hukum dan teori hukum.

Natural Law (Hukum Kodrat)

Dalam filsafat terdapat dua sistem filsafat. Pertama, sistem filsafat yang naturalistik. Artinya bersifat natural atau alam. Kata alam merujuk pada entitas alam yang dapat dicerap oleh indera manusia. Ada asumsi-asumsi yang digunakan dalam sistem filsafat ini. Asumsi pertama, bahwa di dunia ini hanya ada satu tatanan realitas saja. Karena itu realitas yang lain yang tidak dapat dicerap oleh indera bukanlah sebuah tatanan real. Asumsi yang kedua, bahwa tatanan tersebut terdiri dari objek-objek dan peristiwa yang terjadi dalam kerangka ruang dan waktu. Dengan demikian, ia terikat pada ruang dan waktu. Asumsi yang ketiga, tatanan ini bersifat independen (mandiri) dan otonom (mempunyai aturan dan beroperasi secara independen). Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa yang real yang kita cerap dengan indera kita tidak berjalan karena dijalankan oleh yang tidak real yang berada diluar realitas manusia. Karena itu pra-destinasi (sudah ditentukan dari sananya) tidak dapat diterima dalam sistem filsafat ini. Sistem filsafat semacam ini sangat mendominasi pemikiran positivisme dan empirisme. Penjelasan bahwa siang dan malam terjadi karena adanya rotasi bumi dan bukannya kehendak Tuhan adalah pemikiran yang masuk dalam sistem filsafat semacam ini.

Yang kedua adalah sistem filsafat yang transendentalistik. Dalam sistem filsafat ini kita temukan asumsi dasar berikut ini. Asumsi yang pertama adalah bahwa dunia yang terikat oleh ruang dan waktu bergantung keberadaannya pada realitas yang melampaui/mentransendensi dunia ruang dan waktu. Jadi ada dua dunia. Pertama; dunia yang berada dalam ruang dan waktu, yang bergantung pada ─kedua─ dunia yang melintasi ruang dan waktu. Kita berada dalam dunia yang terikat ruang dan waktu. Di luar kita ada dunia lain. Dunia lain itu sangat menentukan dunia kita. Asumsi yang kedua. Realitas tidak terbatas pada objek dan kejadian yang terjadi dalam ruang dan waktu. Yang disebut sebagai realitas dalam sistem filsafat ini adalah Karena itu penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi melampaui dunia ruang dan waktu.

Istilah Hukum Kodrat

Dalam literatur wacana filsafat hukum berbahasa Inggris teori ini dibahasakan sebagai Natural Law theory. Istilah Natural Law dapat merujuk pada arti hukum alam dan hukum kodrat dalam bahasa Indonesia. Karena itu sebagai sebuah frasa yang terlepas, kata Natural Law tidak dapat secara tajam menunjuk pada ─baik─ hukum alam atau kodrat. Untuk itu kita haruslah melihat keterangan yang mengikutinya. Berbeda dengan istilah hukum alam dan hukum kodrat dalam khasanah kata bahasa Indonesia. Dengan istilah hukum alam kita sudah dapat mereferensi arti yang kita tangkap dan kita rasakan pada sebuah fenomena alamiah terutama fenomena fisik, seperti air mendidih pada suhu 1000 C. Dengan istilah hukum kodrat kita merasa bahwa maknanya akan direferensikan pada, misalnya, keniscayaan-keniscayaan kodratiah yang telah digariskan Tuhan (menekankan dimensi rohaniah). Kita menggunakan istilah Teori Hukum Kodrat untuk membedakannya dari teori-teori atau aksioma-aksioma ilmu alam (biologi, fisika dan kimia). Dengan kata kodrat kita ingin mengorientasikan acuan pemaknaan kita pada alam rohani, metafisika.

Pendekatan dalam Teori Hukum Kodrat

Teori hukum kodrat melingkupi pendekatan terhadap hukum yang melihat bahwa keberadaan hukum yang ada adalah perwujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati. Pendekatan dari teori hukum kodrat ada yang berpijak dari pandangan teologis dan sekular.

Pandangan Teologis

Teori hukum kodrat yang dipengaruhi oleh pandangan atau keyakinan seperti ini melihat bahwa seluruh alam semesta yang ada, diciptakan dan diatur oleh yang mahakuasa yaitu Tuhan yang juga telah meletakkan prinsip-prinsip abadi untuk mengatur berjalannya alam semesta. Kitab suci menjadi sumber dari pandangan semacam ini. Semua hukum yang diciptakan oleh manusia karena itu harus sesuai dengan hukum Tuhan seperti yang digariskan dalam kitab suci.

Pandangan Sekular

Pandangan ini didasari keyakinan bahwa manusia (kemampuan akal budinya) dan dunianya (masyarakat) menjadi sumber bagi tatanan moral yang ada. Tatanan moral yang ada menjadi manifestasi tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia. Keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam Kitab Suci tetapi dalam hati kehidupan sehari-hari manusia.

Asumsi Dasar Teori Hukum Kodrat

Teori hukum kodrat didasarkan pada sebuah penilaian yang bersumber dari entitas yang absolut yang sesuai dengan kodrat alamiah dan rasio yang mendasarinya. Penilaian tersebut merupakan manifestasi bahwa ada tatanan yang mengatur secara objektif kodrat kemanusiaan dan alam semesta yang ada dan yang menjadi patokan atau pedoman penilaian tersebut. Prinsip-prinsip kodrati bersifat abadi, menjadi acuan validitas segala norma dan mungkin digapai dengan penalaran yang tepat dan benar. Prinsip-prinsip yang universal ini berlaku secara universal dan saat menggapainya kita harus menyingkirkan segala hukum positif yang tidak bersumber pada hukum kodrat. Hukum kodrat adalah hal yang fundamental dalam kehidupan manusia di masyarakat.

Metodologi Teori Hukum Kodrat

Pandangan teleologis sangat mendominasi aliran pemikiran ini. Alam semesta dan manusia memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu adalah kebaikan atau kebaikan bersama bila berbicara dalam konteks masyarakat manusia. Kebaikan ini menjadi tolok ukur bagi berbagai hukum yang ada di dunia, maka validitas norma dilihat bukan sebagai kecocokan secara formal tetapi apakah norma yang bersangkutan menjadi representasi bagi kebaikan dan keutamaan yang ingin dicapai. Jadi yang diperhatikan adalah substansi norma bukan formanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: