Hukum Perlindungan Konsumen

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh Marojahan Sihombing

      Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terdengar pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen(YLK) bulan Mei 1973. Setelah sekian lama, akhirnya puncaknya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

      Dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

      Kalau kita berbicara hukum, maka kita akan berbicara soal hak dan kewajiban. Demikian juga dalam Undang-undang perlindungan konsumen akan adanya hak dan kewajiban baik dari konsumen sendiri juga dari pelaku usaha. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak diantaranya:

  1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
  2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan
  3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
  4. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  5. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif
  6. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Masih ada hak-hak yang lainnya. Disini terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen juga diwajibkan untuk:

a.         membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

b.        beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

c.         membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d.        mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

      Mengenai hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen diantaranya:

  1. menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
  2. mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
  3. melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
  4. rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

      Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen diantaranya:

  1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
  2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta penjelasan cara penggunaan, perawatan dan perbaikan
  3. melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif
  4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
  5. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

      Apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak atau tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: